Jasa Pajak untuk UMKM dan Perusahaan: dari SPT sampai SP2DK
Dari lapor dan bayar pajak bulanan yang tak boleh terlewat, surat dari kantor pajak yang bikin panik, sampai PPN lebih bayar yang tak kunjung kembali. Satu tim yang paham pajak dan paham usaha Anda. Penyusunan dan analisis kami kerjakan sendiri. Urusan yang mewajibkan izin kami teruskan ke Konsultan Pajak berizin mitra kami, dan kami sampaikan itu secara terbuka.
Ketentuan dalam halaman ini diverifikasi per 5 Oktober 2026.
Pajak Bulanan Beres Tanpa Anda Pikirkan
Tanggal 15, tanggal 20, dan akhir bulan datang setiap bulan, dan denda datang bila satu saja terlewat. Dengan Pendampingan Pajak Bulanan, kami menghitung, menyiapkan kode billing, memeriksa, lalu melaporkan pajak masa Anda sebelum tenggat.
- PPh 21, PPh unifikasi, PPh 25, PPh final UMKM, dan PPN dihitung lalu diperiksa orang kedua
- Kode billing diterbitkan, dan Anda membayar dari rekening usaha Anda
- SPT Masa disampaikan di Coretax sebelum tenggat, bukti lapor diarsipkan
- Kalender kepatuhan dan pengingat sebelum tiap tenggat
Tenggat resmi tiap bulan
- Tanggal 15
Setor PPh 21, PPh unifikasi, PPh 25, dan PPh final UMKM - Tanggal 20
Lapor SPT Masa PPh - Akhir bulan
Setor dan lapor PPN
Bila jatuh pada hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya. Telat lapor SPT Masa dikenai denda Rp500.000 (PPN) atau Rp100.000 (lainnya).
Situasi Pajak Apa yang Sedang Anda Hadapi?
Kebanyakan orang mencari bantuan pajak karena satu kejadian. Pilih yang paling dekat dengan Anda.
Ingin pajak rutin beres tiap bulan
Hitung, bayar, dan lapor pajak bulanan Anda sebelum tenggat, tanpa harus mengingat tanggalnya.
Tenggat SPT sudah dekat
SPT Tahunan pribadi dan badan, lengkap dengan rekonsiliasi fiskal.
Dapat surat dari kantor pajak
SP2DK atau surat pemberitahuan pemeriksaan. Tenggatnya pendek, dan cara menjawabnya menentukan.
Baru mendirikan atau menaikkan skala usaha
NPWP badan, pengukuhan PKP, dan akun Coretax yang benar dari awal.
Ingin pajak lebih efisien secara sah
Telaah, rencana, dan cek posisi PPh final setelah aturan baru.
Apa Saja yang Dikerjakan dalam Jasa Pajak Klaritas?
Satu layanan langganan untuk pajak yang datang tiap bulan, dan sepuluh layanan sekali kerja untuk situasi khusus. Tiap layanan punya halamannya sendiri: siapa yang cocok, apa yang dikerjakan, apa yang Anda terima, berapa lama, dan di mana batas kewenangan kami.
Berkelanjutan: setiap bulan
Sekali kerja: untuk situasi tertentu
Jasa Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi
SPT OP kelihatan sederhana, sampai Anda punya penghasilan dari beberapa tempat, sewa, dan investasi sekaligus.
Lihat detailJasa SPT Tahunan Badan dan Rekonsiliasi Fiskal
SPT Badan yang salah bukan hanya soal denda Rp1 juta. Koreksi fiskal yang meleset bisa menjadi bahan SP2DK tahun depan.
Lihat detailJasa Rekonsiliasi Fiskal dan Tax Review
Laba di laporan keuangan dan laba di SPT hampir selalu berbeda. Pertanyaannya: apakah selisihnya bisa Anda jelaskan?
Lihat detailJasa Penanganan SP2DK dan Surat dari Kantor Pajak
SP2DK bukan sanksi, tetapi cara Anda menjawabnya menentukan apakah urusan ini selesai atau berlanjut.
Lihat detailJasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan punya jam yang berjalan. Tanggapan atas SPHP hanya 5 hari kerja, jadi persiapan tidak boleh baru dimulai setelah surat tiba.
Lihat detailJasa Restitusi PPN dan Pengembalian Pendahuluan
Uang Anda tertahan di negara: PPN masukan lebih besar dari keluaran, lalu dikreditkan bulan demi bulan.
Lihat detailJasa NPWP Badan, Pengukuhan PKP, dan Aktivasi Coretax
Untuk orang pribadi, NIK sudah otomatis menjadi NPWP. Untuk badan usaha, urusannya lebih dari sekadar mendaftar.
Lihat detailJasa Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh
Dipotong PPh 23 atau dipungut PPh 22 padahal tahun ini Anda rugi? Itu kas kerja yang tertahan.
Lihat detailJasa Tax Planning yang Sah dan Terdokumentasi
Tax planning bukan mencari celah. Ini memilih jalur yang sah dan terdokumentasi sebelum transaksi terjadi.
Lihat detailCek Status PPh Final UMKM dan Rencana Peralihan
Sejak 22 April 2026, siapa yang boleh memakai PPh Final 0,5% berubah. Banyak pemilik usaha belum tahu posisinya.
Lihat detailSiapa yang Mengerjakan Urusan Pajak Anda?
Pajak adalah urusan yang Anda serahkan dengan percaya, jadi Anda berhak tahu siapa di baliknya. Tiga peran, masing-masing jelas.
Tax Specialist Klaritas
Menganalisis data Anda dan menyusun SPT atau tanggapan. Pekerjaan diperiksa orang kedua sebelum dikirim.
Account Manager
Kontak harian Anda. Memantau tenggat dan memastikan tidak ada yang terlewat.
Konsultan Pajak berizin (mitra)
Hadir bila urusan membutuhkan wakil resmi, misalnya dalam pemeriksaan. Anda memberi kuasa langsung kepada beliau lewat surat kuasa khusus elektronik di Coretax.
Kami memisahkan peran ini secara terbuka karena aturan mewajibkannya. Anda berhak meminta identitas dan izin praktik konsultan pajak mitra kami sebelum menandatangani apa pun.
Bagaimana Penugasan Pajak Berjalan?
Alurnya sama untuk semua layanan, supaya Anda selalu tahu posisi pekerjaan.
| Tahap | Yang terjadi | Penanggung jawab |
|---|---|---|
| 1. Triase | Anda mengirim surat atau data awal. Kami menilai urgensi dan kelengkapan. | Account Manager dan Tax Specialist |
| 2. Diagnosis dan kuotasi | Kami membaca datanya, menjelaskan posisi Anda, dan menyampaikan lingkup serta biaya tertulis. | Tax Specialist |
| 3. Pengerjaan dan QC | Pekerjaan disusun lalu diperiksa orang kedua sebelum lanjut. | Associate dan QC atau Tax |
| 4. Persetujuan dan penyampaian | Anda menyetujui. Penyampaian mengikuti ketentuan kuasa, termasuk lewat mitra berizin bila perlu. | Account Manager dan mitra berizin |
| 5. Arsip dan tindak lanjut | Bukti tersimpan. Kami memantau tanggapan dan tenggat lanjutan. | Account Manager |
Apa yang terjadi setelah Anda mengirim surat dari kantor pajak?
| Kapan | Yang terjadi |
|---|---|
| Saat Anda mengirim | Pesan Anda diterima dan dicatat. Surat hanya dibaca tim yang menangani Anda. |
| Dalam 1 hari kerja | Kami membalas dengan tiga hal: jenis surat Anda, tenggat resminya (tanggal pastinya), dan langkah yang kami sarankan. |
| Setelah itu | Anda yang memutuskan. Bila ingin kami tangani: diagnosis berharga tetap, lalu kuotasi tertulis. Anda juga bebas tidak melanjutkan. |
Kewajiban Pajak Anda Berbeda Menurut Bentuk Usaha
Sejak 2026 beberapa aturan berubah dan tidak semuanya berpihak pada yang selama ini merasa aman. Temukan baris yang paling mirip dengan Anda.
| Anda adalah | Kewajiban utama | Yang berubah atau perlu diwaspadai | Layanan yang biasanya dibutuhkan |
|---|---|---|---|
| Karyawan | SPT Tahunan OP, bukti potong dari pemberi kerja | Penghasilan dari lebih dari satu tempat, penghasilan lain, dan harta perlu dilaporkan | SPT OP |
| Freelancer atau profesional (pekerjaan bebas) | SPT OP, angsuran PPh 25, pembukuan atau norma | Tidak lagi bisa memakai PPh final 0,5% untuk jasa pekerjaan bebas (PP 20/2026) | Cek Status PPh Final, SPT OP, Tax Planning |
| Pemilik usaha perorangan (UMKM) | PPh final 0,5% dari omzet bulanan, SPT OP | Omzet Rp500 juta pertama tidak dikenai PPh. Batas waktu final dihapus. Hati-hati dengan pemecahan usaha. | SPT OP, pembukuan |
| Perseroan perorangan | PPh final 0,5% bila memenuhi syarat, SPT Badan | Tidak berlaku bila jasanya sejenis pekerjaan bebas pendirinya | Cek Status PPh Final, SPT Badan |
| CV, firma, atau PT biasa | Pajak masa, SPT Badan, bila PKP maka PPN | Bukan lagi subjek baru PPh final. Hanya masa peralihan sampai jangka waktu lama habis (CV dan firma 4 tahun, PT 3 tahun menurut PP 55/2022). Setelah itu tarif umum. | Rekonsiliasi fiskal, Tax Planning, layanan pajak masa |
Tenggat yang Kami Jaga
Kami menampilkan dasar aturannya karena Anda berhak memeriksanya.
| Hal | Waktu menurut aturan | Dasar |
|---|---|---|
| Setor PPh 21, PPh unifikasi, PPh 25, dan PPh final UMKM | Tanggal 15 bulan berikutnya | PMK 81/2024 |
| Lapor SPT Masa PPh | Tanggal 20 bulan berikutnya | PMK 81/2024 |
| Setor dan lapor PPN | Akhir bulan berikutnya, setor sebelum lapor | PMK 81/2024 |
| Denda telat SPT Masa | Rp500.000 untuk PPN, Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya | UU KUP Pasal 7 |
| SPT Tahunan OP | 31 Maret (denda telat Rp100.000) | UU KUP Pasal 7 |
| SPT Tahunan Badan | 30 April (denda telat Rp1.000.000) | UU KUP Pasal 7 |
| Tanggapan SP2DK | 14 hari kalender, perpanjangan paling lama 7 hari kalender | PMK 111/2025 |
| Tanggapan SPHP | 5 hari kerja | PMK 15/2025 |
| Pengujian pemeriksaan | Lengkap 5 bulan, Terfokus 3 bulan, Spesifik 1 bulan | PMK 15/2025 |
| Restitusi dipercepat | Keputusan paling lama 1 bulan sejak permohonan lengkap | PMK 28/2026 |
| Restitusi lewat pemeriksaan | Paling lama 12 bulan | UU KUP Pasal 17B |
| SKB | 5 hari kerja setelah bukti penerimaan, berlaku sampai akhir tahun pajak | PER-8/PJ/2025 |
Seperti Apa Hasilnya? Lima Contoh Situasi
Contoh disusun untuk menggambarkan cara kami bekerja, bukan klaim hasil klien tertentu. Studi kasus dengan identitas klien ditayangkan setelah izin tertulis diperoleh.
| Situasi | Yang kami lakukan | Hasil yang diharapkan |
|---|---|---|
| CV dagang menerima SP2DK: omzet di SPT berbeda dari data pihak ketiga | Mencocokkan omzet SPT, faktur, dan rekening koran, lalu menyusun tanggapan dengan lampiran sebelum tenggat | Selisih terjelaskan, dan urusan lebih mungkin selesai di tahap klarifikasi |
| Desainer freelance beromzet besar mengira masih membayar final 0,5% | Menguji status penghasilan terhadap ketentuan pekerjaan bebas, menghitung beban tarif umum, dan menyusun SPT OP | Pemilik tahu posisi sebenarnya dan menyiapkan kas sebelum SPT, bukan sesudahnya |
| PT eksportir dengan PPN lebih bayar menumpuk berbulan-bulan | Cek kelayakan jalur, rekonsiliasi faktur, lalu menyusun permohonan dan data room | Jalur yang realistis ditempuh lebih awal, tanpa janji nilai atau waktu cair |
| Kontraktor rugi tahun ini tetapi dipotong PPh 23 oleh klien | Membuktikan kerugian fiskal, mengajukan SKB lewat Coretax, mengirim SKB ke pemotong | Kas kerja tidak tertahan oleh pemotongan yang tidak akan terutang |
| Startup menuju investor: dua SPT terakhir belum pernah direkonsiliasi fiskal | Tax Review, rekonsiliasi dua tahun, pembetulan SPT bila perlu, dan SKF | Angka SPT dan laporan keuangan bisa dijelaskan saat due diligence |
Berapa Biaya Jasa Pajak untuk Situasi Anda?
Pilih satu atau beberapa layanan. Pertanyaan berikutnya menyesuaikan dengan pilihan Anda, dan total dihitung dari semuanya. Tidak perlu mengisi data kontak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Jasa Pajak
Berapa denda telat lapor SPT Tahunan?
Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan. Tenggat normal 31 Maret (OP) dan 30 April (Badan). Pelaporan terlambat tetap harus dilakukan. Pelaporan dilakukan lewat Coretax.
Apakah SP2DK itu sanksi?
Bukan. SP2DK adalah permintaan penjelasan atas data. Namun tanggapan yang kurang memadai bisa berlanjut ke pembahasan, kunjungan, atau pemeriksaan, sehingga cara menjawabnya penting.
Berapa lama waktu menjawab SP2DK?
Paling lama 14 hari kalender sejak SP2DK terbit atau terkirim. Dapat diperpanjang paling lama 7 hari kalender dengan pemberitahuan tertulis sebelum tenggat berakhir.
Apakah Klaritas bisa mewakili saya di kantor pajak?
Kami menyiapkan data, analisis, dan tanggapan. Representasi formal, seperti pembahasan dan tanggapan resmi dalam pemeriksaan, dilakukan Konsultan Pajak berizin mitra kami melalui surat kuasa khusus elektronik di Coretax.
Berapa lama restitusi PPN?
Untuk jalur pengembalian pendahuluan, keputusan paling lama 1 bulan sejak permohonan lengkap diterima. Untuk restitusi lewat pemeriksaan, paling lama 12 bulan. Jalur dipercepat punya syarat, dan kami tidak menjanjikan nilai maupun waktu cair.
Apakah membuat NPWP dikenai biaya?
DJP tidak memungut biaya penerbitan NPWP. Biaya yang Anda bayar ke kami adalah jasa pendampingan pendirian, pengukuhan PKP, dan aktivasi Coretax.
Berapa lama SKB berlaku?
Sejak tanggal diterbitkan sampai akhir tahun pajak. Permohonan perlu diajukan lagi untuk tahun pajak berikutnya, dan pemotongan yang terjadi sebelum SKB terbit tetap berlaku.
Apakah CV atau PT saya masih boleh memakai PPh Final 0,5%?
Sejak 22 April 2026, CV, firma, dan PT biasa bukan lagi subjek baru. Yang sudah memakainya hanya mendapat masa peralihan sampai jangka waktu lama habis. Pekerjaan bebas dikecualikan. Cek status Anda dengan layanan Cek PPh Final.
Apa itu rekonsiliasi fiskal dan apakah saya perlu?
Penyesuaian laba menurut laporan keuangan menjadi laba menurut aturan pajak lewat koreksi positif dan negatif. Perusahaan yang memakai tarif umum membutuhkannya setiap tahun.
Apakah tax planning itu legal?
Perencanaan yang memilih jalur sah dan terdokumentasi adalah legal. Kami tidak merancang penghindaran yang melanggar aturan, dan setiap rekomendasi disertai dasar aturan serta risikonya.
Berapa biaya jasa pajak?
Pekerjaan pasti seperti SPT memakai harga tetap, misalnya SPT OP mulai Rp300 ribu dan SPT Badan mulai Rp3,5 juta. Pekerjaan reaktif memakai diagnosis berharga tetap, lalu kuotasi tertulis.
Saya sudah telat lapor. Apa yang sebaiknya saya lakukan?
Tetap laporkan, karena denda berlaku apa pun alasannya dan kewajiban lapor tidak gugur. Kirim data Anda ke kami agar bisa disusun dan dilaporkan segera.
Apa saja yang termasuk dalam pendampingan pajak bulanan?
Perhitungan PPh 21 (atau memakai hasil layanan Payroll bila Anda memakainya), PPh unifikasi (PPh 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2), PPh 25 dan PPh final UMKM, serta PPN bagi PKP. Lalu kode billing, bukti potong, penyampaian SPT Masa di Coretax sebelum tenggat, dan kalender kepatuhan. SPT Tahunan dan tax planning adalah layanan terpisah.
Kapan batas bayar dan lapor pajak bulanan?
PPh 21, PPh unifikasi, PPh 25, dan PPh final UMKM disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan SPT Masa PPh dilaporkan paling lambat tanggal 20. PPN disetor dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Bila jatuh pada hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.
Berapa denda telat lapor SPT Masa?
Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, per SPT. Keterlambatan pembayaran dikenai sanksi bunga tersendiri.
Apakah saya perlu punya pembukuan untuk berlangganan pajak bulanan?
Pajak bulanan dihitung dari data transaksi Anda. Bila pembukuan belum rapi, kami sarankan digabung dengan layanan Pembukuan agar datanya konsisten dan biayanya tidak terhitung dua kali.
Bagaimana bila ada bulan yang belum dilaporkan?
Kami petakan masa yang tertunggak, lalu menyusun dan melaporkannya satu per satu mulai yang terlama agar tidak menumpuk. Denda atas masa yang sudah lewat tetap berlaku.
Istilah pajak dalam bahasa biasa
| Istilah | Artinya |
|---|---|
| SP2DK | Surat dari kantor pajak yang meminta Anda menjelaskan data yang tidak cocok. Bukan sanksi, tetapi harus dijawab dalam 14 hari kalender. |
| SPHP | Surat berisi temuan sementara pemeriksa. Anda punya 5 hari kerja untuk menanggapi. |
| SKPPKP | Surat keputusan yang menandai restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan) diproses. |
| SKF | Surat Keterangan Fiskal: bukti kepatuhan pajak yang diminta untuk tender atau pengajuan tertentu. |
| SKB | Surat yang membebaskan Anda dari dipotong atau dipungut PPh oleh pihak lain sampai akhir tahun pajak. |
| NITKU | Nomor identitas tempat kegiatan usaha, dipakai untuk cabang di bawah NPWP pusat. |
| PKP | Pengusaha Kena Pajak: usaha yang wajib memungut PPN. |
| Coretax | Sistem DJP tempat Anda lapor, bayar, dan menerima surat dari kantor pajak. |
| Rekonsiliasi fiskal | Menyesuaikan laba di laporan keuangan menjadi laba menurut aturan pajak. |
| Restitusi | Pengembalian kelebihan bayar pajak. Di sini yang dimaksud: PPN yang lebih bayar. |
Mulai dari Langkah yang Paling Nyaman bagi Anda
Urusan pajak jarang menunggu. Pilih pintu masuk yang sesuai dengan kondisi Anda hari ini.
1. Dapat surat dari kantor pajak? Kirim fotonya
Kami baca, sampaikan posisi dan tenggatnya, lalu menyebutkan langkah berikutnya, tanpa kewajiban.
Kirim Surat via WhatsApp2. Belum mendesak? Hitung biayanya
Jawab beberapa pertanyaan, tanpa mengisi kontak, dan lihat layanan yang sesuai beserta kisaran biayanya.
Hitung Estimasi Biaya3. Ingin bicara langsung? 30 menit
Ceritakan kondisi pajak usaha Anda. Kami sampaikan jujur apa yang bisa kami kerjakan sendiri, apa yang perlu mitra berizin, dan apa yang belum perlu Anda lakukan.
Jadwalkan Konsultasi GratisGratis dan tanpa kewajiban untuk langkah 1 sampai 3. Dibalas dalam 1 hari kerja. Penawaran tertulis dengan lingkup, biaya, dan batas kewenangan yang jelas.